Belum Sebulan Diresmikan, Tol Semarang-Solo Sudah Ambles

Timlo.net – Belum genap satu bulan beroperasi dan diresmikan Menteri PU Djoko Kirmanto, badan jalan Tol Seksi 2 Semarang-Solo (SS) ruas Ungaran-Bawen di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ambles. Kerusakan ini terjadi di ruas jalan kilometer (KM) 34+600, atau tepatnya di bagian pangkal jembatan Lemah Ireng 1.

Bagian yang ambles membentuk patahan, sepanjang hampir 15 meter serta lebar 3,2 meter dengan titik terdalam mencapai satu meter.

Penyebab ambles dikarenakan tanah di sekitar jalan tersebut masih labil, kemudian terjadi pergerakan tanah dan menyebabkan retakan memanjang pada tanah urugan di sekitar badan jalan tersebut.

Selain itu juga menyebabkan talud pangkal jembatan ini putus dan juga membentuk patahan sepanjang hampir 10 meter.

Lahan Tol, Sengketa yang Tidak Pernah Berakhir

Andai rezim Orde Baru masih berkuasa, tidak akan ada pemblokiran atau ancaman dari warga untuk menembok Jalan Tol Serpong-Ulujami, Jakarta. Tentu saja opini itu tidak harus dibaca sebagai dukungan terhadap kembalinya rezim Orde Baru, tetapi sebagai akumulasi kekecewaan terhadap berlarutnya sengketa lahan tol di masa kini. Pemerintah boleh punya desain jaringan tol, operator tol boleh punya kemampuan teknis, serta perbankan boleh punya dana segar. Tetapi, realitasnya, sengketa atas satu-dua bidang lahan di Republik ini cukup membuat pembangunan jalan tol mandek bertahun-tahun. Terlebih, sebagian warga masih memandang jalan tol sebagai properti komersial sehingga merasa berhak untuk memblokirnya. Padahal, kini jalan tol telah bergeser dari sekadar jalan alternatif menjadi jalan utama lantaran pemerintah kekurangan dana sehingga ketersediaan infrastruktur jalan sangat minim. Sengketa lahan paling gres adalah klaim Isa bin Baman atas lahan Tol Ulujami. Isa bersikukuh lahan itu hak miliknya sehingga operator tol harus membayar ganti rugi. Sebaliknya, PT Jasa Marga Tbk menyatakan dana pembebasan lahan telah dikonsinyasikan di pengadilan sehingga jangan dianggap Jasa Marga tidak mau membayar. Pada September 2007, akhirnya diresmikan Tol Cikunir sebagai bagian dari Jakarta Outer Ring Road (Jakarta Lingkar Luar/JORR). Pengoperasian tol itu tertunda dua tahun, juga akibat sengketa lahan. Belum lagi mundurnya pengoperasian Tol Waru-Bandara Juanda di Jawa Timur, lagi-lagi-akibat belum tuntasnya pembebasan lahan seluas 3.000 meter persegi yang seharusnya sudah beroperasi Juni 2007. Sengketa lahan dengan segala varian permasalahan membuat pembangunan tol tersendat-sendat, diwarnai ketidakpastian harga tanah dan jangka waktu pembebasan lahan. Di mata investor, ketidakpastian yang mempersulit pengembalian modal adalah kartu mati. "Kami telah membangun jalan tol di Malaysia, India, Filipina, dan Indonesia. Dan, hanya di Indonesia pembebasan lahan penuh ketidakpastian," kata Jusuf Merican, investor Malaysia, yang membangun Tol Cibitung-Tanjung Priok sepanjang 33,92 kilometer.

Kegagalan Pemerintah Dalam Proyek Pembangunan

Pemerintah melalui kekuatan yang dimiliki baik secara politik mamupun ekonomi diharapkan mempu untuk menyediakan sarana publik yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Sarana publik tersebut diharapkan dapat melibatkan berbagai pihak guna memperkecil beban kerja pemerintah yaitu dengan melibatkan peran swasta, perbankan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peran yang dari berbagai komponen tersebut diharapkan menciptakan integrasi yang kuat sehingga proyek publik tersebut dapat segara dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Namun apa yang telah terjadi pada proyek Jalan Tol Solo – Semarang? Mengapa proyek tersebut terkesan lamban dalam pengerjaanya?